Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal, diperlukan pemahaman yang baik terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkoperasian.
Kumpulan regulasi perkoperasian ini disusun sebagai sumber pengetahuan dan acuan praktis bagi para pengurus, pengawas, anggota koperasi, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam memahami aturan-aturan yang berlaku. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi, diharapkan pelaksanaan kegiatan perkoperasian dapat berjalan sesuai prinsip, nilai, dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan turunannya.
Selain sebagai bahan pembelajaran, kumpulan regulasi ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat luas.
Berikut ini beberapa peraturan tentang Koperasi :
| UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang PERKOPERASIAN | Klik disini |
| Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI | Klik disini |
| Peraturan Menteri Koperasi UKM 09 tahun 2018 Tentang PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PERKOPERASIAN | Klik disini |
| Peraturan Menteri Kopeprasi UKM 9 tahun 2020 Tentang PENGAWASAN KOPERASI | Klik disini |
| PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Klik disini |
| Peraturan Menteri Koperasi UKM 8 tahun 2021 Tentang KOPERASI DENGAN MODEL MULTI PIHAK | Klik disini |
| Peraturan Menteri Koperasi UKM 8 tahun 2023 Tentang USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI | Klik disini |
| Peraturan Menteri Koperasi UKM 2 tahun 2024 Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI | Klik disini |
| Peraturan Menteri Hukum 13 tahun 2025 Tentang PENGESAHAN KOPERASI | Klik disini |
